M. Rizal Maslan - detikcom
Jakarta - Dalam waktu dekat ini, rencananya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan melakukan kunjungan ke Iran. Namun, rencana itu ditentang dengan alasan akan ditumpangi kepentingan para konglomerat perminyakan dalam membangun kilang minyak di Indonesia.
"Saya dengar informasi itu bahwa kunjungan SBY ke Iran, karena pentingnya kunjungan tersebut di tengah situasi di Timur Tengah yang memanas. Padahal itu tidak memanas, ini dicurigai ada desakan dari para pebisnis saja. Lebih baik dibatalkan, kan masih ada urusan yang lebih penting di dalam negeri," kata peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina, M Asrori, kepada detikcom, Selasa (18/12/2007).
Menurut Asrori, rencana kunjungan Presiden SBY ini diperoleh setelah dilakukan pertemuan empat mata dengan Wapres Jusuf Kalla bersama wartawan di Istana Negara pada tanggal 31 Oktober 2007 lalu. Saat itu SBY menyampaikan keinginannya untuk berkunjung ke Iran pada bulan Desember ini.
SBY sendiri menjelaskan, pentingnya kehadiran dirinya sebagai kepala negara ke Iran di tengah memanasnya situasi di Timur Tengah. Namun menurut Asrori, kunjungan ini sudah tidak relevan lagi, karena situasi di Timur Tengah tidak lagi memanas.
"Sehingga para analis politik menyatakan, agar rencana kunjungan SBY ke Iran itu sebaiknya ditunda, atau dibatalkan, karena kehilangan relevansinya," ujarnya.
Menurut sumber yang diperolehnya dari Istana Negara, lanjut Asrori, kemungkinan lawatan SBY ke Teheran ini diduga ada desakan dan agenda lain dari 'inner circle' presiden. Agenda itu adalah kemungkinan rencana pembangunan kilang minyak di Banten, industrialis Iran dan konglomerat RI pun akan berpatungan bersama membangun kilang tersebut.
"Pertanyaannya, apakah kunjungan SBY ke Iran itu riil untuk kepentingan rakyat atau justru untuk kepentingan sesaat oleh para konglomerat yang cuma bisa memanfaatkan kunjungan presiden untuk mencari keuntungan?" tanya Asrori.
Namun sejauh ini, menurut Asrori, rencana kunjungan ini masih menjadi teka-teki, yaitu jadi atau tidaknya SBY berangkat ke Teheran, Iran. Seharusnya, pihak Istana Negara menjelaskan rencana tersebut ke publik, termasuk apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada Presiden Iran Ahmadinejad atau hanya sekadar kunjungan sesaat yang hanya menguntungkan konglomerat.
Dijelaskan Asrori, masyarakat tentunya masih ingat tentang sikap pemerintahan SBY-JK yang mendukung Resolusi DK PBB No 1747 tentang persoalan nuklir Iran menuai protes keras dari berbagai kalangan di Indonesia. Indonesia sendiri berprinsip mendukung pengembangan nuklir untuk tujuan damai, tetapi menolak pengembangan nuklir untuk tujuan militer.
Indonesia mendukung penuh posisi Iran yang ingin menguasai teknologi nuklir untuk tujuan damai. Nyatanya, Iran tidak transparan terhadap IAEA, yakni Badan Pengawas Atom Internasional yang memonitor perkembangan nuklir. Padahal Iran adalah salah satu negara yang meneken perjanjian NPT (Non Proliferation Treaty) atau negara yang berjanji tidak akan menyebarkan senjata nuklir.
"Fakta bahwa Iran tidak tunduk dan tidak menurut atas inspeksi yang dilakukan IAEA, telah memaksa RI tidak punya alternatif lain kecuali mendukung Resolusi 1747. Mungkin, Presiden SBY ke Iran mau menjelaskan soal ini, sesuatu yang tidak urgen lagi?" ucap Asrori kembali bertanya.
Asrori menyatakan, SBY seharusnya lebih mengurus masalah yang ada di dalam negeri yang belum diselesaikannya. Mulai dari masalah kemiskinan massal, pengangguran dan korupsi yang merajalela, penuntasan skandal BLBI Rp 600 triliun, diversifikasi dan konversi energi, melambungnya harga sembako, ketidakpastian hukum, dan buruknya infrastruktur, birokrasi yang lamban dan korup dan seterusnya.
"Sebaiknya SBY-JK berkonsentrasi di dalam negeri untuk memimpin reformasi ekonomi, politik, hukum dan sosial di semua lini dengan inovasi dan kreasi agar tidak terus dituding hanya pintar 'tebar pesona' oleh pihak oposisi lainnya," tandasnya. ( zal / mly )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar